Pare-Pare,zona redaksi.id— Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Kota Parepare menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan daerah melalui sinergi lintas sektor.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Zona Parepare, yang digelar belum lama ini.
“Sebagaimana kita pahami bersama, pengendalian inflasi merupakan tantangan penting yang membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Kota Parepare, dengan karakter ekonominya sebagai kota jasa dan perdagangan, terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat distribusi barang, serta memperluas akses pangan masyarakat,” kata Amarun.
Amarun menjelaskan, sejumlah inovasi telah dijalankan, antara lain Pasar Murah Berkelanjutan, Gerakan Pekarangan Pangan Lestari, dan pemantauan digital harga komoditas. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari dukungan Parepare terhadap kebijakan provinsi dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah berbasis zona dan kawasan.
“Kami meyakini kegiatan hari ini akan menjadi momentum penting memperkuat koordinasi lintas daerah. Dengan forum ini, semoga terwujud kesamaan langkah dan strategi untuk menekan inflasi serta menjaga daya beli masyarakat di Sulawesi Selatan,” tambahnya.
Sementara Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Fahrurozi, menegaskan, stok beras di gudang Bulog Parepare dalam kondisi aman dan mencukupi hingga awal tahun 2026.
Bulog juga terus melaksanakan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Pemerintah Kota Parepare untuk menjaga stabilitas harga beras dan bahan pokok lainnya.
“Bulog siap melakukan intervensi harga apabila terjadi lonjakan di pasar, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Distribusi beras SPHP juga terus ditingkatkan ke seluruh kecamatan dan pasar tradisional,” kata Fahrurozi.
Dari sisi stabilitas sektor keuangan, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmen mendukung pengendalian inflasi melalui sektor perbankan.
OJK mendorong perbankan memperkuat pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM sektor pangan, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar terhindar dari pinjaman online ilegal yang dapat melemahkan daya beli.
Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sulsel, Abd. Azis Bennu menambahkan, setelah Rakor TPID Zona Parepare, kegiatan serupa juga akan digelar di setiap kota Indeks Harga Konsumen (IHK).
“Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari antisipasi menjelang Natal dan Tahun Baru, untuk memastikan ketersediaan serta keterjangkauan harga pangan,” pungkasnya.
Secara umum, dari hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan menjadi prioritas utama menghadapi akhir tahun 2025.
Irmawati Patandung yang mewakili Plt. Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulsel, dalam laporannya menjelaskan, kegiatan tersebut yang dilaksanakan Rabu, 12 November 2025 bertempat di Ruang Pola Kantor Wali Kota Pare-Pare dengan menghadirkan sekitar 100 peserta, yang terdiri dari Sekretariat TPID Prov. Sulawesi Selatan, unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis TPID dari Parepare, Barru, Pinrang, dan Enrekang, serta perwakilan BPS dan Bulog kabupaten/kota di zona tersebut. Sedangkan narasumber yang hadir yakni dari Bulog Sulselbar, OJK Sulselbar, serta Sekda Kota Parepare. (*)
