Makassar, zona redaksi.id– Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar mendorong penguatan tata kelola distribusi air bersih yang lebih inklusif sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga. Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam hasil penelitian “Tata Kelola Distribusi Air Bersih yang Inklusif dalam Mendukung Ketahanan Pangan Keluarga di Kota Makassar (Studi Kasus Kecamatan Tallo)”, yang dipaparkan dalam Seminar Akhir Riset. Kegiatan dibuka oleh Dody Agriyanto, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Tim Riset BRIDA Kota Makassar, dengan Dr. H. Ampauleng, S.E., M.Si. selaku Ketua Tim Peneliti.
Penelitian ini mengkaji persoalan distribusi air bersih di Kota Makassar dengan mengambil Kecamatan Tallo sebagai lokus studi. Kawasan tersebut dipilih karena memiliki karakteristik sebagai wilayah pesisir dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan air bersih perpipaan.
Riset ini tidak hanya melihat persoalan air bersih dari sisi infrastruktur, tetapi juga mengkaji bagaimana keterbatasan akses tersebut berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi keluarga, khususnya kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi. Penelitian secara khusus menganalisis ketimpangan akses air, beban pengeluaran untuk memperoleh air secara eceran, hambatan kelembagaan dan operasional, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan distribusi air yang lebih merata.
Keterbatasan Akses Air Menambah Beban Rumah Tangga
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan distribusi air bersih memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan kebutuhan dasar. Ketika jaringan perpipaan belum mampu menjangkau masyarakat secara optimal, sebagian rumah tangga harus menggunakan sumber air alternatif seperti air sumur, air tangki maupun membeli air secara eceran.
Kondisi tersebut dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga. Penelitian menemukan bahwa pada kebutuhan air minum, penggunaan air non-PDAM seperti air galon eceran dan Arsinum cukup dominan pada sejumlah wilayah yang diteliti. Pengeluaran rutin tersebut pada akhirnya dapat mengurangi alokasi belanja keluarga untuk kebutuhan pangan.
Persoalan serupa juga terlihat pada kebutuhan mandi, mencuci, dan sanitasi. Sebagian masyarakat masih bergantung pada sumber air non-PDAM, sementara kualitas air sumur di sejumlah kawasan pesisir dilaporkan menghadapi persoalan seperti rasa payau dan perubahan warna. Untuk kebutuhan sanitasi, penelitian juga mengidentifikasi adanya risiko kontaminasi mikrobiologis yang perlu menjadi perhatian.
Air Bersih dan Ketahanan Pangan Saling Berkaitan
Penelitian ini menempatkan ketahanan pangan keluarga dalam konteks perkotaan sebagai kemampuan rumah tangga untuk memperoleh dan mengonsumsi pangan yang aman, beragam, dan bergizi secara berkelanjutan. Karena itu, meningkatnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan air bersih dapat memengaruhi daya beli keluarga terhadap pangan.
Dalam kondisi tertentu, tekanan biaya air dapat mendorong keluarga melakukan penyesuaian terhadap pola konsumsi. Penelitian mengidentifikasi kemungkinan terjadinya pengurangan kualitas dan keragaman pangan, termasuk pergeseran dari sumber protein menuju makanan yang lebih murah. Kondisi tersebut menjadi bagian penting dari hubungan antara persoalan air bersih dan ketahanan pangan keluarga.
Dengan demikian, pemerataan akses air bersih tidak hanya dipandang sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga sebagai salah satu instrumen untuk menjaga daya beli dan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.
Persoalan Distribusi Bersifat Lintas Sektor
Hasil FGD dalam penelitian menunjukkan bahwa persoalan distribusi air bersih di Kecamatan Tallo bersifat multidimensional. Permasalahan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan jaringan perpipaan, tetapi juga mencakup sumber dan produksi air, infrastruktur distribusi, kelembagaan, aspek finansial, data dan transparansi, penyambungan ilegal, hingga dampak sosial-ekonomi masyarakat.
Temuan tersebut memperkuat kebutuhan akan tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, Perumda Air Minum, perangkat daerah terkait, akademisi, masyarakat, dan sektor lainnya perlu membangun koordinasi yang lebih kuat agar persoalan distribusi air tidak ditangani secara sektoral.
Pendekatan kolaboratif tersebut juga penting untuk memastikan kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, permukiman padat, serta kelompok berpenghasilan rendah memperoleh akses pelayanan yang adil dan terjangkau.
Empat Pilar Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan temuan penelitian, tim peneliti merumuskan model rekomendasi kebijakan tata kelola air bersih yang inklusif dan terintegrasi dengan agenda ketahanan pangan. Model tersebut dibangun melalui empat pilar strategis, yakni interkoneksi jaringan spasial, inklusivitas instrumen keuangan, sinergi operasional Water-Food-Health Nexus, serta transformasi kelembagaan digital.
Penelitian merekomendasikan agar penyelesaian persoalan air bersih tidak hanya berfokus pada pembangunan jaringan baru, tetapi juga memperkuat konektivitas jaringan, meningkatkan transparansi data pelayanan, memperkuat respons terhadap wilayah blind spot, serta menghadirkan kebijakan afirmatif bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses.
Dalam aspek tata kelola, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kebutuhan penting. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghubungkan kebijakan penyediaan air bersih dengan kebijakan ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat sehingga intervensi pemerintah dapat memberikan dampak yang lebih menyeluruh.
Riset sebagai Dasar Kebijakan
Penelitian yang dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus ini menggunakan FGD, wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi untuk memperoleh gambaran empiris mengenai persoalan distribusi air bersih dan dampaknya terhadap rumah tangga di Kecamatan Tallo.
Hasil penelitian selanjutnya diarahkan menjadi rekomendasi kebijakan berbasis bukti bagi Pemerintah Kota Makassar. Dengan pendekatan tersebut, BRIDA Kota Makassar terus mendorong agar hasil riset dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui kajian ini, BRIDA Kota Makassar menegaskan pentingnya melihat air bersih bukan hanya sebagai persoalan pelayanan infrastruktur, tetapi sebagai bagian dari persoalan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kemampuan ekonomi, dan ketahanan pangan keluarga.
