Makassar,zona redaksi.id– Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar memaparkan hasil Kajian Pemetaan dan Mitigasi Kerawanan Sosial Kota Makassar dalam kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Horison Ultima Makassar, Selasa (8/9/2026) pukul 13.00 WITA. Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Tim Riset BRIDA, Dr.(Cand) Dody Agriyanto, S. Sos., M.Si., dan menghadirkan Arief Wicaksono selaku Ketua Tim Riset Kajian Kerawanan Sosial.
Kajian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dan sebaran kerawanan sosial di Kota Makassar sekaligus merumuskan strategi mitigasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Makassar dalam menentukan kebijakan dan program penanganan yang lebih tepat sasaran.
Dalam kajian tersebut, kerawanan sosial tidak hanya dilihat dari aspek kriminalitas dan gangguan ketertiban, tetapi dianalisis secara multidimensional dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, pengangguran pemuda, pendidikan, kondisi permukiman, akses air bersih dan sanitasi, ruang publik, kohesi sosial, serta kapasitas pemerintah dalam merespons berbagai persoalan sosial.
Kajian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-interpretatif. Tim peneliti menggali pengalaman masyarakat, dinamika komunitas, relasi sosial, serta kondisi wilayah yang memiliki indikasi kerawanan. Pendekatan ini digunakan agar pemetaan tidak hanya menggambarkan kondisi berdasarkan wilayah administratif, tetapi juga dapat menjelaskan faktor yang melatarbelakangi munculnya kerawanan sosial.
Pemetaan Menunjukkan Perbedaan Tingkat Kerawanan
Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat kerawanan sosial di Kota Makassar memiliki karakter yang berbeda antarkecamatan. Berdasarkan sejumlah indikator yang dianalisis, Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, dan Tallo masuk dalam kategori sangat rawan. Sementara Kecamatan Manggala, Makassar, dan Wajo berada dalam kategori rawan.
Adapun Kecamatan Mamajang, Mariso, Ujung Pandang, Bontoala, Tamalate, Panakkukang, dan Rappocini berada dalam kategori relatif aman. Meski demikian, kajian menegaskan bahwa wilayah yang berada dalam kategori tersebut tetap memiliki titik-titik tertentu yang rentan terhadap persoalan sosial.
Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa kerawanan sosial tidak disebabkan oleh satu faktor. Kemiskinan struktural, ketimpangan perkembangan wilayah, kondisi lingkungan, keterbatasan ruang ekspresi positif, hingga pengangguran pemuda menjadi sejumlah faktor yang saling berkaitan dan dapat meningkatkan potensi munculnya persoalan sosial.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi ketenagakerjaan pemuda. Kajian mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia muda sebesar 9,60 persen atau sekitar 66.065 orang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam transisi pemuda dari dunia pendidikan menuju dunia kerja sehingga peningkatan keterampilan, pendidikan vokasi, dan perluasan kesempatan kerja menjadi bagian penting dalam mitigasi kerawanan sosial jangka panjang.
Selain itu, ketimpangan akses terhadap layanan dasar seperti perumahan layak, air bersih, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan juga dinilai dapat memperbesar kerentanan masyarakat. Kelompok yang perlu mendapat perhatian antara lain masyarakat berpenghasilan rendah, anak-anak marginal, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Dorong Penanganan Lebih Preventif
Dari sisi tata kelola, kajian menemukan bahwa penanganan kerawanan sosial masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain hambatan sektoral, keterbatasan integrasi data, keterbatasan fasilitas rehabilitasi sosial, serta belum optimalnya koordinasi berkelanjutan dengan lembaga nonpemerintah dan wadah kepemudaan di tingkat kelurahan.
Karena itu, kajian mendorong perubahan pendekatan dari penanganan yang cenderung reaktif menjadi lebih preventif dan berbasis data. Pemerintah diharapkan mampu mengenali potensi persoalan sejak dini sehingga intervensi dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi konflik atau gangguan sosial yang lebih besar.
Sejumlah rekomendasi yang dihasilkan antara lain penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah melalui Satgas Terpadu Mitigasi Kerawanan Sosial serta pengembangan sistem informasi early warning berbasis pemetaan spasial. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mendeteksi potensi konflik, kriminalitas, dan indikator kerentanan secara lebih dini.
Kajian juga merekomendasikan penguatan forum pemuda inklusif di tingkat kelurahan, pembinaan dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, serta pengembangan ruang dialog yang melibatkan masyarakat, tokoh lokal, dan berbagai kelompok sosial.
Untuk jangka menengah dan panjang, strategi mitigasi diarahkan tidak hanya pada aspek keamanan, tetapi juga pada penanganan akar persoalan melalui penataan kawasan permukiman, peningkatan kualitas pendidikan dan vokasi, pemerataan layanan dasar, penyediaan ruang publik yang inklusif, serta penciptaan peluang ekonomi bagi masyarakat.
Melalui hasil kajian tersebut, BRIDA Kota Makassar mendorong agar riset dapat menjadi salah satu basis kebijakan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam menentukan wilayah prioritas, menyusun program intervensi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Pendekatan berbasis data diharapkan dapat membuat penanganan kerawanan sosial lebih terarah, tepat sasaran, dan tidak hanya dilakukan setelah persoalan terjadi. Upaya mitigasi juga diharapkan mampu menciptakan kondisi perkotaan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk hidup aman, memperoleh layanan dasar, mengembangkan potensi, serta berpartisipasi dalam pembangunan.
BRIDA Kota Makassar terus mendorong pemanfaatan hasil riset dan inovasi sebagai bagian dari penguatan kebijakan pembangunan yang berbasis data dan kondisi nyata masyarakat.
