banner 1080x600
Berita  

PT Hadji Kalla Menang Di tingkat PN Dalam Kasus Sengketa Lahan Seluas 16 Hektar Dengan GMTD

banner 120x600

Makassar, zona redaksi.id– PT Hadji Kalla dinyatakan menang dalam gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) terkait sengketa kepemilikan lahan seluas kurang lebih 16 hektare di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar.

Kemenangan tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar dalam perkara Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Makassar yang dibacakan pada 12 November 2026. Putusan itu menjadi hasil dari proses persidangan yang berlangsung selama kurang lebih 11 bulan sejak gugatan didaftarkan pada 26 November 2025.

Kuasa Hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, mengatakan putusan tersebut menjadi bukti bahwa dalil gugatan yang diajukan GMTD tidak terbukti sebagaimana yang dipersoalkan selama proses persidangan.

Hal itu disampaikan Hasman bersama tim kuasa hukum dari Hendropriyono dan Associates dalam konferensi pers di Wisma Kalla, Jalan Dr Sam Ratulangi, Makassar, Kamis (19/11/2026).

Hasman menjelaskan, selama proses persidangan kedua pihak telah menyampaikan berbagai bukti, baik berupa dokumen maupun keterangan saksi. Seluruh fakta tersebut kemudian menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.

“Kita dimenangkan. Pengadilan telah menyatakan bahwa kita sebagai pihak pemenang. Gugatan PT GMTD terkait perbuatan melawan hukum tidak terbukti seperti apa yang mereka dalilkan dalam gugatannya,” ujar Hasman.

Lebih lanjut, ia menegaskan, objek lahan yang menjadi sengketa tersebut merupakan milik PT Hadji Kalla. Lahan seluas kurang lebih 16 hektare itu secara fisik berada di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, tepatnya di depan kawasan PT Trans Kalla Makassar.

Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam persidangan adalah ketidaksesuaian batas objek tanah yang dicantumkan dalam gugatan dengan kondisi fisik di lapangan.

Ia menyebut terdapat perbedaan penunjukan batas lahan, khususnya pada bagian yang dalam gugatan disebut berada di sebelah utara, sementara berdasarkan kondisi lapangan yang dipersoalkan justru berada di sisi timur.

“Antara objek yang ditunjukkan dalam gugatan dengan fakta fisik di lapangan terdapat perbedaan batas. Salah satunya pada bagian yang disebut berada di sebelah utara, padahal berdasarkan kondisi di lapangan berada di sebelah timur. Ini menjadi salah satu persoalan yang kami ungkapkan dalam persidangan,” jelasnya.

Hasman menilai, ketepatan penentuan objek merupakan hal mendasar dalam perkara sengketa tanah. Sebab, kejelasan batas dan lokasi harus sesuai dengan objek yang dipersoalkan agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam proses pembuktian.

Selain persoalan batas lahan, ia juga menyinggung pentingnya menelusuri riwayat kepemilikan dan kelengkapan dokumen pertanahan yang digunakan masing-masing pihak. Menurutnya, seluruh bukti yang dihadirkan dalam persidangan harus diuji untuk memastikan dasar hukum kepemilikan objek sengketa.

Terkait kemungkinan GMTD menempuh upaya hukum lanjutan, Hasman mengatakan pihaknya siap menghadapi setiap perkembangan yang muncul.

“Kami berada dalam posisi menunggu langkah dari pihak penggugat. Kalau memang ingin diselesaikan sampai di sini, tentu kami berterima kasih karena tidak perlu membuang energi lebih jauh.,” tegasnya.

Terkait, kemungkinan adanya persoalan pidana dalam penggunaan dokumen yang dipersoalkan selama sengketa, Hasman mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan manajemen PT Hadji Kalla untuk mematangkan langkah pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan surat palsu dalam proses perolehan tanah yang kemudian diperjualbelikan kepada GMTD.

“Insya Allah, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan tim dari PT Hadji Kalla, lalu kemudian mengajukan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris dan PT GMTD. Untuk tindak pidananya adalah penggunaan surat palsu atau pemalsuan karena tidak terdapat data di kecamatan, data yang diperjualbelikan ke GMTD, otomatis masuk dalam kategori pemalsuan,” ungkap Hasman.

 

Loading

banner 1600x399

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *