Medan, zona redaksi.id- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar Drs. A. Irwan Bangsawan, M.Si turut hadir mendampingi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menghadiri penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Hotel Grand Aston Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026).
Kehadiran Kepala DPPKB Kota makassar menjadi bentuk dukungan dan komitmen untuk bersama-sama memajukan Kota Makassar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Penutupan Rakernas APEKSI XVIII dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menuturkan bahwa Rakernas APEKSI Tahun 2026 menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
Menurut Munafri, berbagai isu yang dibahas selama Rakernas merupakan persoalan nyata yang dihadapi pemerintah kota di seluruh Indonesia.
Seluruh masukan tersebut dirumuskan melalui rapat pleno menjadi rekomendasi bersama yang mewakili kepentingan pemerintah kota.
“Semua hasil pembahasan para wali kota telah dirumuskan menjadi rekomendasi bersama,” ujarnya.
“Nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan nasional,” tambah Munafri.
Kehadiran Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham pada penutupan Rakernas APEKSI, bentuk komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus memperkuat kolaborasi antardaerah sekaligus mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan perkotaan.
Appi, sapaan akrab Munafri Arifuddin, mengatakan Rakernas APEKSI tidak hanya menjadi forum organisasi para kepala daerah, tetapi juga ruang bertukar pengalaman mengenai berbagai inovasi yang telah berhasil diterapkan di masing-masing kota.
Mulai dari digitalisasi pembayaran pajak daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah, hingga skema pembiayaan pembangunan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Setiap daerah memiliki pengalaman dan tantangan yang berbeda. Forum seperti ini menjadi kesempatan untuk saling belajar sehingga inovasi yang berhasil di satu kota dapat diadaptasi oleh daerah lain,” katanya.
Ia menjelaskan, secara umum rekomendasi Rakernas APEKSI XVIII penguatan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif.
Asosiasi Pemerintah kota juga mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur serta dukungan terhadap berbagai program nasional tanpa membebani kemampuan keuangan daerah.
“Terdapat beberapa poin rekomendasi utama yang menjadi kesepakatan para wali kota dalam Rakernas APEKSI XVIII tahun 2026 ini,” tuturnya.
Dalam arahannya, AHY menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mewujudkan kota-kota yang tangguh dan modern.
AHY menyampaikan rasa bangga dapat kembali mengunjungi Kota Medan untuk bertemu para wali kota dari seluruh Indonesia dalam forum tahunan tersebut.
“Saya merasa terhormat dan berbahagia hari ini bisa kembali ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk menghadiri acara penutupan Rakernas APEKSI ke-18 Tahun 2026 ini,” ujarnya.
Menurut AHY, Rakernas APEKSI bukan sekadar agenda rutin pemerintah kota, tetapi menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks.
Ia menjelaskan, kota-kota di Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan, mulai dari meningkatnya urbanisasi, kebutuhan kawasan permukiman, kemacetan akibat pertumbuhan transportasi, hingga kesenjangan ekonomi dan sosial.
Karena itu, pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah harus terus diperkuat agar mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai potensi masing-masing daerah.
“Pembangunan kota harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan di lapangan. Apalagi program sejalan dengan visi-misi bapak ibu di daerah,” ajakan Ketum Partai Demokrat itu.
Anak mantan Presiden SBY itu juga menegaskan, bahwa keberhasilan pembangunan perkotaan tidak dapat dicapai oleh pemerintah semata.
Maka, dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Saya mengajak kita semua untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dengan kolaborasi yang kuat, hasil pembangunan akan semakin optimal,” imbuh AHY.
Di penghujung sambutannya, AHY berharap APEKSI terus menjadi wadah pembelajaran dan penguatan kerja sama bagi seluruh pemerintah kota di Indonesia.
Ia juga memastikan pemerintah pusat akan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari aspek tata ruang, agraria, pembangunan infrastruktur.
“Yang lebih penting, soal pemerataan pembangunan antarwilayah, guna mewujudkan kota-kota yang semakin maju,” tutup politisi partai Demokrat itu.
Diketahui beberapa rekomendasi ditetapkan pleno APEKSI 2026.
Pertama, penguatan kapasitas fiskal daerah serta reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah agar pengelolaan anggaran lebih transparan, efektif, dan berpihak pada kebutuhan daerah.
Kemudian penataan kebijakan aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), beserta kebijakan belanja daerah agar lebih proporsional dan tidak membebani kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Selanjutnya, penguatan tata kelola pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) agar koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin baik.
Keempat, percepatan pembangunan infrastruktur serta konektivitas antarwilayah guna mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.
Selan itu, percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, mudah, dan transparan.
Dan penguatan ketahanan lingkungan dan pembangunan kota berkelanjutan sebagai respons terhadap tantangan perubahan iklim, pengelolaan sampah, serta ketahanan wilayah perkotaan.
Serta, penguatan ekonomi lokal dan pembangunan yang inklusif melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, serta pemberian ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal dalam berbagai program pemerintah.
Dalam forum tersebut, salah satu isu yang cukup banyak mendapat perhatian adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah pemerintah kota menyampaikan perlunya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam implementasinya.
Termasuk, belum dilibatkannya pemerintah daerah dalam penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
