Makassar,zona redaksi.id— Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar, Haidil Adha, S.Sos., M.M., menghadiri Rapat Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) bersama Ketua Tim Kerja Riset BRIDA Kota Makassar, Dr. (Cand) Dody Agriyanto, S.Sos., M.Si., yang dilaksanakan di Ruang Rapat BRIDA pada pukul 14.00 WITA.
Rapat tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut pelaksanaan Kick Off dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan serta Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025 Tahun Ukur 2026 yang sebelumnya telah diikuti oleh Pemerintah Kota Makassar.
Memasuki tahapan pelaksanaan, proses pengisian dan penginputan data IPKD telah dimulai pada 26 Agustus 2026 dan akan berlangsung hingga 1 September 2026. Periode tersebut menjadi momentum bagi perangkat daerah terkait untuk melakukan penginputan data serta melengkapi dokumen pendukung sesuai dengan indikator dan ketentuan dalam pengukuran IPKD.
Dalam rapat tersebut, Kepala BRIDA Kota Makassar, Haidil Adha, S.Sos., M.M., bersama Ketua Tim Kerja Riset BRIDA Kota Makassar, Dr. (Cand) Dody Agriyanto, S.Sos., M.Si., melakukan koordinasi terkait pelaksanaan proses penginputan data IPKD. Koordinasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan tahapan pengisian dapat berjalan dengan baik, tepat waktu, serta didukung oleh data dan dokumen yang sesuai dengan indikator pengukuran.
BRIDA Kota Makassar bersama perangkat daerah terkait terus memperkuat sinergi dalam mendukung pelaksanaan pengukuran IPKD. Kolaborasi tersebut melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Inspektorat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar.
Koordinasi lintas perangkat daerah menjadi faktor penting untuk memastikan proses penginputan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kelengkapan dan ketepatan data menjadi perhatian dalam tahapan ini, mengingat setiap indikator pengukuran membutuhkan dukungan data dan dokumen yang relevan.
Melalui pelaksanaan rapat penginputan tersebut, seluruh perangkat daerah yang terlibat diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dan komitmen bersama dalam menyelesaikan proses pengisian IPKD selama periode 26 Agustus hingga 1 September 2026.
Partisipasi aktif BRIDA Kota Makassar dalam proses ini merupakan bagian dari upaya mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis data, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Sinergi antarperangkat daerah diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat dan berkualitas sehingga mendukung pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah secara optimal.
Melalui kolaborasi dan koordinasi yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Makassar terus berupaya memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
