Makassar, zona redaksi.id– Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsle menggelar exit meeting dalam rangka berakhirnya Pengawasan Penyelenggardan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Selasa (26/5/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas InspekturJenderal Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 700.1.2.1/677-ST/IJ tertanggal 1l Mei 2026.
Exit meeting dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman yang didampingi Kepala Inspektorat Sulsel Marwan Mansyur serta KepalaBapenda Sulsel Andi Winarno Eka Putra.
Turut hadir Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Bapenda Sulsel M Yunus Hakim.
Dalam pertemuan tersebut, tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait hasil pengawasan penyelenggar dan pemerintahan daerah.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi pemerintah provinsi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, pengawasan internal, serta efektivitas pelaksandan program dan pelayanan publik di Sulawesi Selatan.
Exit meeting ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan penyelenggardan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.
