Makassar, zona redaksi.id- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, disaksikan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham resmi melantik Kepala Dinas Pertanahan Makassar Dra. Hj. Sri Sulsilawati, sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut berlangsung khidmat di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, pada Jumat (20/11/2026).
Pelantikan ini tertuang dalam Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 800.1.3.3/015/BKPSDMD/Wali Kota/XI/2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pimpinan Tinggi Pratama.
Pelantikan Dra. Hj. Sri Sulsilawati, merupakan bagian dari penataan ulang birokrasi Pemerintah Kota Makassar berbasis manajemen talenta, yang menggeser 29 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II, sementara 12 pejabat lainnya tetap dipertahankan pada posisinya semula.
Sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dra. Hj. Sri Sulsilawati akan membantu Sekretaris Daerah Kota Makassar dalam mengoordinasikan, membina, dan mengukur kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada dalam lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, mulai dari bidang pemerintahan, hukum, pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat.
Dalam arahannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa koordinasi antar-OPD akan dilakukan melalui dua pola, yakni komunikasi langsung dan koordinasi melalui asisten sesuai bidang masing-masing. Para asisten Sekretariat Daerah akan membantu mengoordinasikan serta mengukur hasil kerja OPD yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya.
Wali Kota juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjaga integritas, tidak bermain-main dengan aturan, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, serta tidak menganggap diri sebagai raja-raja di OPD.
“Bapak-Ibu yang dilantik ini bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik,” ujar Munafri Arifuddin.
Selain itu, Wali Kota juga menekankan evaluasi kinerja bulanan, kewajiban menulis buku bagi setiap kepala OPD, serta perhatian terhadap persoalan kemiskinan, pendataan masyarakat, akses layanan kesehatan, dan konflik sosial.
![]()















