Makassar,zona redaksi.id- Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat terus diperkuat melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Makassar bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Karebosi Premier Makassar pada Senin (22/6/2026) tersebut menghadirkan Kepala Dinas DPPPA Kota Makassar, drg. Ita Isdiana Anwar, sebagai narasumber utama. Forum ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, tokoh perempuan, komunitas, serta para pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. Melalui kegiatan tersebut, DPRD Kota Makassar dan DPPPA berupaya memperkuat peran masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program-program pemerintah agar berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga.
Dalam pemaparannya, drg. Ita Isdiana Anwar menegaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari aspek fisik dan ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menjamin perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.
Ia menjelaskan bahwa DPPPA Kota Makassar terus berupaya menghadirkan berbagai program yang mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, mulai dari layanan perlindungan korban kekerasan, penguatan kapasitas keluarga, hingga pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.
“Oleh karena itu, dukungan dan pengawasan dari masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.” katanya
Kegiatan yang berlangsung secara interaktif tersebut juga menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas berbagai isu strategis yang berkembang di Kota Makassar. Berbagai aspirasi, masukan, dan saran yang disampaikan peserta diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ke depan. DPRD Kota Makassar menilai keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan publik. Sementara itu, DPPPA Kota Makassar berharap forum semacam ini dapat terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan warga. Melalui sinergi yang kuat dan pengawasan yang berkelanjutan, Kota Makassar diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas serta menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah bagi perempuan dan anak.
