Makassar, zona redaksi.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan, terus berupaya menekan laju inflasi dan menjaga kestabilan pasokan, serta harga pangan pokok di daerah ini melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM).
Menurut Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Ilyas, GPM telah menjadi program unggulan Pemprov Sulsel sejak 2022, yang diharapkan bisa menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
Ilyas menjelaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, agar tetap terjangkau di tingkat produsen maupun konsumen. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan serta mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas.
“Inflasi yang rendah dan stabil sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itu, pengendalian inflasi melalui program pangan murah ini menjadi salah satu prioritas,” kata Ilyas.
GPM, sambung Ilyas, telah menjadi acuan secara nasional karena keberhasilannya menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional dan periode rawan pangan.
Program ini juga mengedepankan keterlibatan lintas sektor seperti OPD kabupaten/kota, Badan Pangan Nasional, Bulog, BPS, Bank Indonesia, hingga pelaku usaha pangan lokal.
“Tujuan utama dari GPM adalah mengoptimalkan pengendalian inflasi daerah, memastikan keterjangkauan harga, dan meningkatkan akses pangan murah bagi masyarakat. Ini sekaligus mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan lokal,” urainya.
Adapun dasar pelaksanaan program ini mengacu pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 yang mengatur tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.
Khusus untuk mitra penyedia komoditi dalam GPM ini, melibatkan berbagai instansi dan perusahaan, antara lain Bulog, Bank Indonesia, Bank Sulselbar, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Japfa, PT Charoen Pokphand, serta pelaku UMKM dan distributor pangan lainnya di Sulsel. (*)
