Makassar,zona redaksi.id :Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulsel melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan sekaligus Sosialisasi dan Optimalisasi Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri Tahun 2025, di Gedung Lappoase, Senin, 7 Februari 2025.
Kepala Dinas Ketapang Sulsel, Andi Muhammad Arsjad mengatakan, kegiatan ini untuk pertama kalinya dilakukan di Provinsi Sulsel yang di support oleh Bulog dan Bank Indonesia serta dihadiri oleh beberapa pimpinan OPD.
“Untuk yang pertama kalinya di awal tahun perencanaan dan penganggaran kegiatan ini di support penuh Bulog dan BI, banyak peserta bukan hanya dr OPD Provinsi Sulsel tapi teman Kabupaten Kota juga hadir khususnya yang masuk zona satu yaitu daerah Makassar,Maros, Gowa, Takalar dan daerah lainnya. Dimana kegiatan rakor ini bagian upaya kita menyamakan persepsi termasuk langkah mengawal program prioritas Bapak Presiden salah satunya kedaulatan pangan dan kita ingin Sulsel terdepan menuju swasembada pangan dan kemandirian pangan,”ucap Arsjad.
Menurutnya, untuk mewujudkan swasembada pangan tidak bisa dilakukan sendiri sehingga dibutuhkan dukungan semua pihak dalam menyatukan kesamaan langkah dan komitmen mulai hulu hingga hilir.
“Komitmen mulai hulu dan hilir dengan libatkan berbagai sektor, Alhamdulillah dalam rakor ini ada menyampaikan poin penting terkait ketersediaan di Kabupaten Kota cadangan pangan, mulai regulasi dan perda cadangan pangan yang menjadi dasar dalam pemenuhan cadangan pangan ideal,”kata Arsjad.
Mantan PJ Sekda Provinsi Sulsel mengaku, untuk tingkat provinsi sudah pada tahap faislifasi dan masuk dalam pembahasan di luar baper Pemda.
“Melalui rakor ini kita mendorong percepatan Perda di Provinsi dan Kabupaten Kota, tidak kalah penting dalam rakor ini penyusunan RKPD dan RPJMD dan isu pangan adalah prioritas dituangkan dalam dokumen perencanaan baik tahunan sehingga bisa berkelanjutan dan di backup termasuk segi pengangaran,”jelasnya.
Dia menambahkan, ketahanan pangan bisa disupport melalui dana desa.
“Rakor ini mengingatkan penganggaran di support desa melalui dana desa, makanya dalam rakor kita libatkan kadis PMD untuk memastikan dana Ketahanan Pangan bisa terarah salah satu contoh upaya stabilisasi harga melalui GPM.”pungkasnya.
