Makassar, zona redaksi.id- Senator DPRD Sulsel, Andi Patarai Amir menilai pengadaan mobil perekaman KTP Elektronik tidak sesuai dengan tupoksi pemerintah provinsi. Menurutnya, urusan perekaman KTP adalah tanggung jawab kabupaten/kota.
“Tidak ada tupoksi Pemprov untuk perekaman. Kalau dipaksakan beli mobil, sama saja lain yang gatal lain yang digaruk. Kalau memang mau membantu, lebih baik data dulu kecamatan mana yang belum punya alat perekaman. Itu yang perlu dibantu, jangan setengah-setengah,” ujarnya belum lama ini
Sebelumnya Kepala Dinas Dukcapil Sulsel, Iqbal Suhaeb, sebelumnya memaparkan rencana pengadaan mobil perekaman yang akan digunakan membantu kabupaten/kota. Ia beralasan, sejak 2020 tak ada lagi bantuan peralatan dari APBN, sementara banyak perangkat perekaman di daerah sudah rusak.
“Mobil ini nantinya bisa dipinjamkan ke kabupaten/kota yang kekurangan peralatan. Saat ini hanya ada satu kabupaten yang punya mobil perekaman, itupun sudah berusia lima tahun. Jadi, kami ajukan satu unit baru lengkap dengan peralatan, termasuk blanko, dengan nilai sekitar Rp600 juta,” kata Iqbal
