Makassar, zona redaksi.id- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar, Hasanuddin menghadiri Rapat koordinasi terkait Pemilihan Ketua RT dan RW Serentak 2025, yang dilaksanakan di Kantor Walikota Makassar, Selasa (11/11/25).
Kehadiran Kasatpol PP Kota Makassar, Hasanuddin, menjadi bentuk komitmen dan dukungan dalam mengsuksekseskan Pemilihan Ketua RT dan RW Serentak 2025 yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Desember mendatang.
Kasatpol PP Hasanuddin siap memberikan dukungan penuh agar seluruh tahapan pemilihan Ketua RT dan RW Serentak 2025 berjalan baik dan lancar sesuai aturan yang berlaku
Pada kegiatan ini turut di hadiri Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, dan seluruh jajaran pemerintahan
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya proses ini berjalan efektif, efisien, dan sesuai aturan, agar hasilnya benar-benar melahirkan pemimpin lingkungan yang mampu bekerja untuk kepentingan masyarakat.
“Yang kita butuhkan adalah bagaimana RT/RW ini menjadi bagian dari pemerintah yang mampu melaksanakan seluruh tugas-tugas pokok, dan bisa menerjemahkan program unggulan pemerintah sampai ke masyarakat,” tegas Munafri dalam arahannya.
Lebih lanjut Appi menekankan, peran RT dan RW sangat vital dalam memastikan setiap program pemerintah dapat tersampaikan atau (delivered) dengan baik kepada warga.
Menurutnya, pemilihan ini bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi momentum kolaborasi antara warga dan pemerintah, khususnya di tingkat kelurahan.
“Kita lakukan pemilihan ini supaya masyarakat bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Kita butuh tokoh masyarakat, orang-orang yang dikenal di wilayahnya, yang punya visi dan mampu melaksanakan kegiatan di lapangan,” jelasnya.
Orang nomor satu Kota Makassar itu, mencontohkan pentingnya peran RT dan RW dalam mendukung program sosial.
Akan sangat naif rasanya ketika ada program untuk masyarakat miskin tidak bisa tersampaikan karena buntu di Ketua RT atau RW.
“Ini yang saya tidak mau. Kalau data warga miskin tertahan atau tidak jelas, kasihan orang yang seharusnya mendapat bantuan tapi tidak bisa mendapatkannya,” imbuh politisi Golkar itu.
