Makassar, zona redaksi.id – Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Muhammad Rheza, menyatakan bahwa pembentukan 153 Koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan merupakan langkah konkret dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Makassar.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Badan Hukum Koperasi Merah Putih oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Selasa (10/6/2025), di Balai Kota Makassar.
Menurut Rheza, inisiatif ini sejalan dengan program ekonomi kerakyatan yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, dan menjadi tonggak penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat berbasis koperasi.
“Koperasi Merah Putih adalah instrumen strategis untuk menyerap potensi ekonomi rakyat. Kami di Dinas Koperasi dan UKM siap mendampingi dan mengawasi agar koperasi ini dikelola secara transparan dan profesional,” ujar Rheza.
Ia menekankan pentingnya komitmen pengurus koperasi dalam menjaga integritas dan memastikan koperasi menjadi alat pemberdayaan, bukan alat kepentingan segelintir orang.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam sambutannya juga menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, mengingat dana yang digelontorkan berasal dari negara.
“Kalau ada modal, jangan sampai pengurus tidak siap. Ini uang negara. Harus hati-hati. Kami akan kontrol jalannya koperasi agar tetap sesuai jalur,” ucap Munafri.
Ia juga menekankan bahwa koperasi ini bukan milik pribadi para pengurus, tetapi untuk seluruh warga di kelurahan.
Pemkot Makassar menegaskan akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap koperasi-koperasi ini, guna memastikan peran strategisnya dalam memperkuat ekonomi lokal.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel Andi Basmal, perwakilan Bank Indonesia Sulsel Wahyu Purnama, perwakilan OJK Budiman, Ketua Ikatan Notaris Indonesia Sulsel, dan Kepala Dinas UMKM Provinsi Sulsel.
