Makassar,zona redaksi.id– Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dewi Chomistriana, meninjau langsung kondisi Kantor DPRD Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (16/9/2025).
Gedung tersebut mengalami kerusakan parah setelah dibakar massa dalam aksi demonstrasi pada 29 Agustus 2025 lalu.
Kedatangan Dewi disambut Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi bersama sejumlah legislator. Dalam kunjungan itu, Dewi mengungkapkan hasil kajian cepat yang dilakukan tim Kementerian PUPR.
Dari total sembilan massa bangunan, dua di antaranya mengalami kerusakan paling berat, yakni ruang sekretariat di bagian belakang dan gedung utama DPRD.
“Ruang sekretariat dan gedung utama ini rusak berat. Sementara sisanya mengalami kerusakan ringan hingga sedang,” jelas Dewi.
Menurutnya, rehabilitasi untuk bangunan dengan kerusakan ringan, termasuk gedung tower, akan diprioritaskan lebih dahulu. Targetnya, perbaikan bisa selesai pada Desember 2025 sehingga dapat digunakan sebagai kantor sementara.
“Mudah-mudahan satu bulan dari sekarang pekerjaan fisik sudah bisa dimulai,” ujarnya.
Sementara itu, gedung utama yang diresmikan pada 1978 disebut masih memiliki struktur yang cukup kuat, sehingga Kementerian PUPR berencana melakukan rehabilitasi berat, bukan rekonstruksi.
Namun, kepastian tersebut masih menunggu hasil pendalaman teknis dari ahli struktur dalam kurun dua minggu hingga satu bulan ke depan.
Adapun ruang sekretariat di belakang dipastikan harus direkonstruksi atau dibangun kembali. Selain karena kerusakan berat, kapasitas gedung lama sudah tidak memadai.
“Awalnya hanya didesain untuk 48 anggota dewan, sekarang sudah 85. Jadi nanti akan didesain ulang agar sesuai kebutuhan,” kata Dewi.
Pembangunan ulang ini diproyeksikan membutuhkan waktu hingga tahun anggaran 2026–2027.
Mengenai anggaran, Dewi menjelaskan, perhitungan baru sedang dilakukan. Estimasi kasar perbaikan gedung yang rusak ringan hingga sedang diperkirakan mencapai Rp99 miliar. Namun, biaya rekonstruksi sekretariat dan rehabilitasi berat gedung utama belum dihitung secara detail.
Selain dana dari APBN, pemulihan kantor DPRD Sulsel juga akan melibatkan klaim asuransi yang dimiliki gedung utama.
“Nilai klaim kami belum tahu, nanti menunggu informasi dari pemerintah provinsi. Tapi tentu tidak sebesar kebutuhan,” kata Dewi.
Ia menegaskan, penggunaan klaim asuransi akan diatur secara transparan agar tidak tumpang tindih dengan program Kementerian PUPR.
Lebih lanjut, Dewi memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan sekaligus memperhatikan standar bangunan modern. Mulai dari ketahanan gempa, jalur evakuasi, hingga sistem proteksi kebakaran akan diperkuat.
“Karena gedung ini dibangun tahun 70-an, tentu tidak memenuhi standar sekarang. Jadi nanti akan ada perkuatan struktur agar sesuai kaidah bangunan yang berlaku,” tutupnya.
