Makassar,zona redaksi.id- Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tengah merampungkan proses finalisasi pembentukan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yang akan bergerak di sektor strategis, yakni pangan dan infrastruktur
Menggapi hal ini, Anggota Komisi B DPRD Makassar Hartono, menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait rencana tersebut.
Menurutnya, perlu ada kajian mendalam agar pembentukan Perseroda tidak hanya menjadi perubahan birokrasi tanpa dampak nyata.
“Apakah Dinas PU saat ini tidak cukup sebagai leading sector infrastruktur? Kalau Perseroda bekerja sama dengan swasta, apakah hasilnya lebih baik? Semua ini harus kita lihat kembali regulasinya,” ungkapnya kepada wartawan (27/5/25)
Hartono, yang juga Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mempertanyakan efektivitas pembentukan Perseroda Pangan mengingat Makassar bukan daerah penghasil pangan.
“Kita selama ini hanya disuplai dari daerah lain. Pembentukan Perseroda harus menjawab tantangan efektivitas dan efisiensi penggunaan APBD. Hasilnya juga harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas alumnus Universitas Hasanuddin ini.
Lebih lanjut, ia menyoroti kemungkinan berkurangnya peran DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat jika terlalu banyak fungsi yang dialihkan ke Perseroda.
“Jangan sampai ini hanya jadi otak-atik birokrasi tanpa substansi. Kita butuh mekanisme yang bisa menyalurkan aspirasi publik dengan cepat dan efektif ke dinas terkait.
