Pemkot Makassar Tegaskan Komitmen Percepatan Penurunan Stunting
Makassar,zona redaksi.id – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Makassar, menegaskan komitmennya dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kota Makassar saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Tingkat Kota Makassar di Ruang Rapat Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (29/9/2025).
Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menekankan bahwa TPPS tidak boleh berhenti pada tataran formalitas, melainkan harus menjadi ruang aksi nyata.
Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah, mulai dari kecamatan hingga kelurahan, agar menjaga semangat kerja meski tengah terjadi mutasi besar-besaran di lingkungan kelurahan.
“Saya berharap perubahan suasana di tingkat kelurahan justru menghadirkan semangat baru. Jangan sampai ada kelesuan kerja, karena percepatan penurunan stunting adalah tugas mulia yang harus kita wujudkan bersama,” ujar Aliyah Mustika Ilham.
Ia juga menyoroti capaian prevalensi stunting Kota Makassar tahun 2024 sebesar 22,9%, angka yang lebih tinggi dari target nasional 19,8% maupun rata-rata Sulawesi Selatan.
“Ini menjadi perhatian serius. Dengan dukungan APBD sebesar Rp126 miliar serta hadirnya program nasional dan CSR dari berbagai pihak, seharusnya kita mampu menekan angka stunting lebih maksimal. Saya ingin TPPS menjadi forum yang menghadirkan solusi nyata,” tambahnya.
Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa upaya percepatan penurunan stunting sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar, yang Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.
Salah satu misi pembangunan yang menjadi prioritas adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perilaku hidup sehat dan akses layanan kesehatan dasar yang inklusif.
Lebih jauh, Aliyah Mustika Ilham mengajak semua pihak dari OPD, camat, lurah, hingga dunia usaha untuk memperkuat kolaborasi dalam intervensi stunting, baik melalui bantuan pangan bergizi, sanitasi sehat, edukasi pola asuh, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga rentan.
“Pemerintah Kota Makassar tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh sinergi semua pemangku kepentingan. Dengan kerja nyata dan kolaborasi, saya yakin Makassar bisa menjadi kota bebas stunting dan menjadi contoh nasional,” tegas Aliyah Mustika Ilham.
Kepala Dinas PP&KB Kota Makassar, Irwan Bangsawan, dalam laporannya menyampaikan berbagai program yang tengah berjalan untuk mendukung percepatan penurunan stunting.
Yakni, pendampingan keluarga melalui kunjungan rumah, verifikasi lapangan keluarga berisiko stunting, program Gerakan Orang Tua Asuh (Genting), serta penguatan edukasi pra-nikah melalui Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan aplikasi Elsimil.
Irwan Bangsawan juga menekankan pentingnya integrasi informasi bantuan CSR dari perusahaan agar program penurunan stunting lebih terkoordinasi dengan baik di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh camat dan lurah se-Kota Makassar, perwakilan PKK, Kementerian Agama, Baznas, serta OPD terkait.
Turut mendampingi Wakil Wali Kota, Kadis PP&KB Makassar Irwan Bangsawan dan Kepala Bappeda Kota Makassar Dahyal.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, secara resmi membuka rapat koordinasi TPPS Kota Makassar.
Aliyah Mustika Ilham juga menutup sambutannya dengan seruan optimisme.
“Mari kita buktikan bahwa Pemerintah Kota Makassar benar-benar hadir dan bekerja untuk menurunkan stunting. Bersama, kita bisa menjadikan Makassar kota bebas stunting.” tutupnya.
Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar adalah Sunarty S.ST, menambahkan, berbagai program dan inovasi telah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Makassar dalam menekan angka stunting
“Program 1 Kepala SKPD Mengevaluasi 2 Anak Stunting: Program ini adalah kebijakan inovatif di mana setiap Kepala SKPD ditugaskan untuk memastikan gizi harian dua anak stunting di wilayahnya terpenuhi. Ini menciptakan tanggung jawab langsung dan komitmen dari pimpinan daerah untuk mengatasi masalah stunting secara konkret.”ucapnya
Pemanfaatan Data e-PPGBM: Dinas Kesehatan menggunakan aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) untuk memantau data stunting dan mengidentifikasi wilayah dengan prevalensi tinggi. Data ini menjadi dasar intervensi yang lebih tepat sasaran.
Sinergi dan Kolaborasi. Kemitraan dengan BKKBN: Pemerintah Kota Makassar bekerja sama erat dengan BKKBN untuk memperkuat sinergi dalam program-program percepatan penurunan stunting.
“Proyek USAID Building Healthy Cities: Proyek kolaborasi dengan Amerika Serikat ini memberikan dukungan dan sumber daya untuk mencegah dan menangani stunting di Kota Makassar, memperkuat intervensi yang telah ada. Keterlibatan Lintas Sektor: Selain Dinkes dan BKKBN, program-program seperti DAHSAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) dan Pendampingan Keluarga melibatkan peran aktif Camat dan kader posyandu untuk intervensi yang holistik. Intervensi Berbasis Data dan Masyarakat Gerakan Orang Tua Asuh (Genting): Gerakan ini melibatkan masyarakat dalam membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dari keluarga kurang mampu, memperkuat intervensi dari akar rumput.”lanjutnya
Fokus pada Intervensi Spesifik dan Holistik: Dinkes fokus pada pemantauan ibu hamil (6 kali pemeriksaan), ibu menyusui, calon pengantin, remaja putri, dan pemantauan anak balita.
“Edukasi dan Pendampingan: Melalui posyandu, puskesmas, dan kunjungan rumah, dilakukan penyuluhan dan edukasi kesehatan, termasuk pentingnya pola hidup sehat dan pemenuhan gizi.”pungkasnya
