Makassar,zona redaksi.id– Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menggelar silaturahmi bersama serikat pekerja/serikat buruh, unsur Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, serta perangkat daerah di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (13/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi, membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan, sekaligus mencari solusi bersama, khususnya terkait proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan Tahun 2027.
Gubernur Andi Sudirman mengatakan, komunikasi dan silaturahmi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha penting untuk membangun kesepahaman dalam menentukan kebijakan pengupahan.
“Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama,” ujarnya.
Ia menyebutkan, memasuki tahun kedua kepemimpinannya, pemerintah provinsi ingin lebih konkret dalam memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pekerja dan buruh.
Menurutnya, pekerja dan buruh merupakan salah satu parameter penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan dan kinerja pemerintah.
“Kami memetakan bagaimana roadmap perjalanan kita ke depan. Ruang inilah tempat kita bersilaturahmi untuk menghadirkan solusi,” ungkapnya.
Gubernur juga berharap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan dapat semakin memahami kondisi, kebutuhan, serta aspirasi para pekerja dan serikat buruh.
Dalam proses penetapan UMP 2027, ia menegaskan bahwa seluruh pihak harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pemerintah pusat. Data statistik resmi juga menjadi landasan penting dalam proses penghitungan dan penyusunan rekomendasi upah minimum.
Ia mengajak seluruh unsur yang hadir untuk menjaga dialog terbuka dan saling menghormati. Serikat pekerja diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan data dan argumentasi terukur, sementara pengusaha diharapkan menyampaikan kondisi usaha secara transparan, termasuk tantangan biaya, produktivitas, dan kemampuan perusahaan.
“Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap terbangun hubungan industrial yang harmonis, dengan kebijakan pengupahan yang memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha. (*)
