Makassar,zona redaksi.id— Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan persiapan pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Langkah ini, menjadi bagian dari program pemerintah pusat untuk memperkuat akurasi, transparansi, dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemantapan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (27/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Munafri menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi bansos tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
Ia mengajak seluruh warga Kota Makassar untuk mendukung proses pendataan dengan menerima petugas atau agen pendata serta memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan secara benar dan jujur.
“Mari ki mendukung dan menyukseskan program digitalisasi bansos ini dengan cara menerima petugas atau agen dan menjawab pertanyaan dengan benar dan jujur. Dipastikan kerahasiaan data Anda akan terjaga,” imbuh Munafri.
Menurutnya, proses pendataan merupakan tahapan penting dalam memastikan data masyarakat yang menjadi penerima maupun calon penerima bantuan sosial benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.
“Karena itu, masyarakat tidak khawatir ketika didatangi petugas dalam rangka proses pendataan,” tambah Appi.
Informasi yang diberikan diharapkan sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pemutakhiran dan pemadanan data.
Pria yang akrab disapa Appi itu menilai, data yang akurat menjadi fondasi utama dalam membangun sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
Digitalisasi bansos diharapkan mampu mendorong pemerintah memiliki basis data yang lebih terintegrasi, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dengan berbagai program perlindungan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang memang memenuhi kriteria dan membutuhkan intervensi pemerintah,” tutur Appi.
Pada kesempatan ini, politisi Golkar itu menekankan bahwa piloting digitalisasi bansos tidak boleh dimaknai sebatas perubahan proses pendataan dari sistem konvensional menjadi sistem digital.
Lebih dari itu, program tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas data masyarakat secara menyeluruh.
“Ini bukan hanya tugas Dinas Sosial. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Semua perangkat daerah harus bergerak dan mengambil peran agar pelaksanaan piloting ini berjalan optimal,” tegasnya.
Menurutnya, kompleksitas persoalan sosial di Kota Makassar membutuhkan kerja bersama antarperangkat daerah.
Data masyarakat yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, kependudukan, hingga karakteristik wilayah perlu dikelola secara terkoordinasi agar proses verifikasi dan pemutakhiran dapat berjalan efektif.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri dalam pelaksanaan piloting tersebut.
Untuk memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan efektif, Munafri menginstruksikan Dinas Sosial Kota Makassar segera membangun koordinasi lanjutan dengan seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan lurah.
Pertemuan tersebut nantinya diarahkan untuk membagi tugas, menyusun strategi pelaksanaan, serta menetapkan peran dan penanggung jawab pada masing-masing perangkat daerah.
Lanjut Appi, pembagian peran yang jelas sangat penting karena proses pendataan akan menyentuh masyarakat secara langsung hingga tingkat kelurahan.
“Semua harus tahu apa yang harus dilakukan. Jangan sampai ada yang menganggap ini hanya pekerjaan Dinas Sosial. Kita ingin seluruh perangkat daerah mengambil bagian sesuai tugas dan kewenangannya,” katanya.
Dia berharap koordinasi lintas sektor tersebut dapat mempercepat proses pendataan sekaligus memastikan tidak ada wilayah maupun kelompok masyarakat yang terlewat dalam proses piloting.
Karena, keterlibatan camat dan lurah dinilai menjadi sangat penting karena aparat kewilayahan memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat serta memahami karakteristik sosial di masing-masing wilayah.
Selain memperkuat koordinasi antar-SKPD, Appi juga meminta strategi sosialisasi kepada masyarakat disiapkan secara matang.
Dikatakan, digitalisasi bansos merupakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas sehingga diperlukan pendekatan komunikasi yang mudah dipahami.
“Sosialisasi tidak cukup hanya menyampaikan informasi mengenai adanya pendataan,” tuturnya.
Pemerintah lewat Dinas Sosial dan Kecamatan juga perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan program, mekanisme pendataan, pentingnya memberikan informasi yang benar, serta jaminan terhadap kerahasiaan data yang diberikan.
Munafri meminta sosialisasi dilakukan dengan pendekatan edukatif dan persuasif agar masyarakat tidak salah memahami proses pendataan.
“Jangan sampai masyarakat merasa khawatir ketika didatangi petugas. Kita harus memberikan pemahaman bahwa proses ini bertujuan memperbaiki data agar bantuan sosial ke depan semakin tepat sasaran,” jelasnya.
Pemerintah Kota Makassar juga akan mendorong perangkat di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mengambil peran dalam memberikan informasi kepada warga.
Langkah tersebut diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya informasi keliru mengenai pelaksanaan digitalisasi bansos.
Kota Makassar diketahui menjadi salah satu daerah yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokasi piloting digitalisasi bantuan sosial nasional.
Makassar bersama 42 kabupaten/kota lainnya di Indonesia mendapat kesempatan untuk menjadi daerah percontohan dalam implementasi sistem digitalisasi bansos tersebut.
Penunjukan ini sekaligus menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan target yang telah ditetapkan.
Munafri meminta seluruh jajaran Pemkot Makassar memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membangun sistem pendataan sosial yang semakin kuat.
Ia berharap pelaksanaan piloting tidak hanya selesai pada tahap pendataan, tetapi dapat menghasilkan basis data yang benar-benar bermanfaat dalam mendukung kebijakan pemerintah.
Data yang akurat, kata dia, akan membantu pemerintah menentukan intervensi yang lebih tepat, baik dalam pemberian bantuan sosial maupun penyusunan berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Di sisi lain, Munafri kembali mengingatkan masyarakat bahwa partisipasi warga menjadi salah satu kunci keberhasilan program tersebut.
Warga yang menerima kunjungan petugas atau agen pendata diminta memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.
Kejujuran masyarakat dalam menjawab setiap pertanyaan akan membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi sosial dan ekonomi warga.
Pemerintah juga memastikan aspek kerahasiaan data menjadi perhatian dalam pelaksanaan pendataan.
“Sekali lagi, mari ki sama-sama mendukung. Terima petugas atau agen yang datang melakukan pendataan dan berikan jawaban yang benar serta jujur. Data masyarakat akan dijaga kerahasiaannya,” imbuh Munafri.
Ia menegaskan, keberhasilan digitalisasi bansos pada akhirnya bukan hanya diukur dari penggunaan teknologi, tetapi dari seberapa baik sistem tersebut mampu memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Karena itu, Pemerintah Kota Makassar akan terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, memperluas sosialisasi, dan memastikan masyarakat memahami pentingnya proses pendataan tersebut.
Dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat, piloting digitalisasi bansos di Kota Makassar diharapkan dapat berjalan optimal.
“Ini, sekaligus menjadi fondasi bagi penguatan sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan, efektif, dan tepat sasaran,” tutup Appi.
Sedangkan, Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, Aria Purnabhawa, juga menambahkan saat ini progress pelaksanaan program piloting sedang berada ditahap pembentukan ribuan agen pendamping yang nantinya akan berperan dalam mempercepat pendataan warga.
“Agar seluruh warga khususnya dari 436 ribu sekian kartu keluarga, itu bisa terdata mulai dari desil 1 sampai 10,” singkatnya. (*)
