Makassar, zona redaksi.id -Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) merupakan organisasi yang beranggotakan istri Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas mendukung program pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Organisasi ini berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah daerah, seperti di Kota Makassar, yang berperan aktif dalam mensosialisasikan pengasuhan positif, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penguatan ketahanan keluarga.
Pada kesempatan kali ini DWP unit DPPPA Kota Makassar mensosialisasikan pentingnya pemilahan sampah organik dan anorganik pada Juli 2026. Skema ini menjadi tahap awal sebelum penerapan penuh pada 1 Agustus 2026.
Pemerintah kota akan mulai menguji coba sistem pemilahan sampah organik dan anorganik pada Juli 2026. Skema ini menjadi tahap awal sebelum penerapan penuh pada 1 Agustus 2026.
Dalam sistem baru tersebut, sampah organik dan anorganik wajib selesai dikelola di tingkat wilayah. Artinya, hanya sampah residu yang nantinya boleh dibawa ke TPA. Model ini diharapkan dapat memangkas beban pembuangan akhir yang selama ini terus meningkat.
Perubahan sistem ini akan membutuhkan kesiapan infrastruktur dan partisipasi warga.
Pemerintah kota kini mendorong optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) sebagai pusat pengurangan dan pengolahan sampah berbasis wilayah.
Pemerintah Kota Makassar juga mulai menghubungkan agenda pengelolaan sampah dengan program urban farming. Wali Kota telah menginstruksikan agar Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Perikanan, serta Dinas Ketahanan Pangan bekerja bersama dalam skema tersebut.
Lewat konsep ekonomi sirkular, hasil olahan sampah organik nantinya diharapkan menjadi bahan pendukung pertanian perkotaan. Model ini dinilai bisa menciptakan rantai manfaat yang lebih panjang, dari pengurangan sampah hingga produksi pangan.
Pendekatan ini tak hanya soal teknis pengolahan, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat.
