Makassar, zona redaksi.id- Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menilai bahwa kinerja sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2025 berada dalam kondisi stabil dan tetap resilien di tengah dinamika perekonomian nasional maupun global. Stabilitas tersebut mencerminkan daya tahan sistem keuangan daerah yang mampu menopang aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.
Stabilitas sektor jasa keuangan tercermin dari berbagai indikator utama pada sektor Perbankan, Pasar Modal, serta Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang menunjukkan kinerja terjaga dan tumbuh secara positif.
Kinerja yang solid tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang pada tahun 2025 yang tercatat sebesar 5,43 persen lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,02 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor keuangan tidak hanya berperan sebagai penopang stabilitas, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Perkembangan Sektor Perbankan di Sulawesi Selatan Pada posisi Desember 2025, kinerja perbankan di Sulawesi Selatan pada indikator Total Aset, Dana Pihak Ketiga dan Kredit menunjukkan pertumbuhan positif. Total aset perbankan tumbuh sebesar 5,33 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp214,32 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 9,74 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp146,61 triliun. DPK di Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh tabungan dengan share 59,92 persen, disusul Deposito sebesar 25,23 persen dan Giro sebesar 14,85 persen.
Adapun kredit yang disalurkan tumbuh sebesar 5,26 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp172,92 triliun. Penyaluran kredit pada tahun 2025 tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan penyaluran kredit pada tahun 2024 sebesar 4,23 persen, yang menunjukkan adanya percepatan pembiayaan kepada sektor riil seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi daerah.
Pertumbuhan kredit didorong oleh penyaluran kredit produktif dengan share 53,07 persen yang berhasil tumbuh positif sebesar 3,06 persen pada tahun 2025 setelah sebelumnya terkontraksi sebesar -0,08 persen pada tahun 2024. Di sisi lain kredit konsumtif juga masih mencatatkan pertumbuhan yang tinggi yaitu sebesar 7,85 persen.
Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, kredit yang disalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran memiliki porsi terbesar dengan share 22,19 persen. Kinerja intermediasi perbankan di Sulawesi Selatan tetap terjaga dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) 117,95 persen dan tingkat rasio kredit bermasalah berada di level 3,65 persen.
1 .(dalam juta rupiah)
Perbankan Syariah turut menunjukkan pertumbuhan positif pada posisi Desember 2025. Total aset perbankan syariah tumbuh sebesar 22,38 persen (yoy) menjadi Rp21,81 triliun, dengan penghimpunan DPK yang tumbuh 20,64 persen menjadi Rp14,66 triliun dan penyaluran pembiayaan juga tumbuh sebesar 23,69 persen (yoy) menjadi Rp17,58 triliun. Tingkat intermediasi perbankan Syariah berada pada level119,94 persen dengan tingkat NPF pada level 1,72 persen.
2.(dalam juta rupiah)
Kredit usaha mikro mendominasi penyaluran Kredit UMKM di Sulawesi Selatan Porsi penyaluran kredit sektor UMKM terhadap total kredit di Sulawesi Selatan yaitu sebesar 36,40 persen atau mencapai Rp61,69 triliun, nilai ini tumbuh sebesar 0,27 persen (yoy) pada posisi Desember 2025. Kredit UMKM di Sulawesi Selatan didominasi oleh UMKM mikro dengan share 53,99 persen, disusul UMKM kecil 31,33 persen danUMKM menengah 14,68 persen. Secara total, kredit UMKM telah disalurkan kepada 907.439 debitur. OJK terus berupaya mendorong Kredit/Pembiayaan UMKM, salahsatunya dengan kebijakan prioritas yaitu pengembangan ekosistem sektor jasakeuangan yang kontributif melalui penguatan kemudahan akses pembiayaan dan pendampingan bagi UMKM yang wajib dimuat dalam rencana bisnis sektor jasakeuangan untuk diimplementasikan.
(dalam Jutaan rupiah)
Perkembangan Industri Keuangan Non Bank di Sulawesi Selatan Selain sektor perbankan, kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 juga menunjukkan perkembangan yang relatif positif dan beragam antar industri. Penyaluran pembiayaan pada perusahaan pembiayaan tumbuh 0,14 persen, modal ventura tumbuh 7,97 persen, dan FintechPeer-to-Peer (P2P) lending tumbuh sebesar 34,56 persen. Selain itu, total aset danapensiun tumbuh 8,28 persen, total penjaminan lembaga penjaminan tumbuh 36,64 persen, namun total premi dan klaim asuransi terkontraksi masing-masing sebesar – 8,10 persen dan -16,82 persen.
Secara keseluruhan, dinamika kinerja IKNB tersebut menunjukkan bahwa sektor keuangan di Sulawesi Selatan tetap berada pada jalur pertumbuhan yang positif danadaptif.
3
Perkembangan Pasar Modal di Sulawesi Selatan Pasar modal di Sulawesi Selatan terus mengalami penguatan kinerja seiring dengan meningkatnya minat serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan investasi. Kondisi ini terlihat dari pertumbuhan jumlah investor yang terus meningkat dimana jumlah
investor/Single Investor Identification (SID) tumbuh sebesar 31,23 persen (yoy)mencapai 525.596 SID pada posisi Desember 2025. Pertumbuhan SID tertinggi berada pada portofolio saham yang tumbuh sebesar 40,46 persen dengan akumulasi transaksi saham sampai dengan Desember 2025 (ytd) sebesar Rp39,90 triliun. Dalam rangka menjaga pertumbuhan pasar modal yang sehat dan berkelanjutan, OJK bersama Pemerintah dan stakeholder terkait menegaskan komitmen untuk mempercepat reformasi pasar modal Indonesia secara menyeluruh guna memperkuat likuiditas,meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor.
*Data SID bukan merupakan penjumlahan dari masing-masing SID (saham, reksa dana dan SBN). Setiap investor hanya memiliki 1 (satu) SID untuk beragam efek di Pasar Modal.
Perkembangan Edukasi dan Literasi Keuangan di Sulawesi Selatan Sepanjang Januari 2026, Kantor OJK Provinsi Sulsel Sulbar telah menginisiasi sebanyak 19 kegiatan edukasi keuangan yang dilaksanakan secara langsung (tatapmuka) maupun melalui kanal digital. Kegiatan edukasi tersebut berhasil menjangkau288.063 peserta yang berasal dari berbagai segmen, mulai dari pelajar dan mahasiswa, pelaku UMKM, komunitas, hingga masyarakat umum. Pelaksanaan kegiatan edukasi dilakukan secara kolaboratif bersama Industri Jasa Keuangan (IJK) dan pemerintah daerah, sebagai bentuk sinergi dalam memperluas akses informasi dan pemahaman mengenai produk serta layanan keuangan yang legal dan logis.
Selanjutnya, terkait dengan penanganan layanan konsumen di Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, pada Januari 2026 terdapat 179 layanan konsumen yang terdiri dari 21 penerimaan informasi, 119 pemberian informasi, dan 39 layanan pengaduan. Dari total layanan konsumen tersebut, sebanyak 62 layananterkait perbankan, 74 layanan fintech, 31 layanan terkait perusahaan pembiayaan, 6
4.layanan terkait asuransi, 3 layanan terkait modal ventura, dan 3 layanan terkait non-LJK. Sedangkan, untuk permohonan SLIK pada periode Januari 2026 terdapat 3.264 layanan baik untuk walk-in maupun online.
Sebagai informasi, di awal tahun 2026 ini, OJK menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Kegiatan SNLIK 2026 di wilayah Sulawesi Selatan dilaksanakan di 24 kabupaten/kota dan di Sulawesi Barat dilaksanakan di 6 kabupaten. Selanjutnya, OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga mengawal pelaksanaan SNLIK 2026 di sejumlah kabupatenkabupaten/kota. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan kualitas dan akurasi proses pendataan, sehingga hasil survei dapat mencerminkan kondisi nyata literasi dan inklusi keuangan masyarakat dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam rangkaperumusan kebijakan dan program ke depan.
